Arti lambag kabupaten bekasi terbagi dalam 3 bagian (Perda No. 12/PD/1962), yaitu bagian atas, tengah dan bawah. masing-masing bagian mempunyai arti dan makna tersendiri, berikut tentang arti masing masing bagian:
A. BAGIAN ATAS
Adalah bagian atas dengan dasar berwarna hijau dengan gambar untaian padi (17 bulir padi) dan 8 macam buah-buahan.
Dasar berwarna hijau muda, melambangkan daerah ditinjau dari segi geografi adalah (tanah) dataran rendah yang subur, akan suburnya makmur dilambangkan dengan dua untai hasil bumi.
Pertama: sebelah kanan, untaian padi dengan 17 butir padi berwarna kuning-mas, melambangkan daerah sebagai penghasil padi.
Kedua: delapan macam buah-buahan berwarna kuning-mas, melambangkan daerah sebagai penghasil buah-buahan palawija/sayur-mayur, secara tidak langsung juga menghasilkan barang-barang kerajinan tangan dan industry ringan, ternyata dari rangkaian untaian padi maupun buah-buahan.
B. BAGIAN TENGAH
bagian tengah merupakan bagian yang berupa gambar sebilah golok dengan bagian ujungnya ke atas, hal ini melambangkan rakyat terletak di tengah-tengah kedua antara untaian. Lambang ini terdiri dari bagian gagang berwarna “hitam”, melambangkan ketabahan dan bagian punggung golok yang berwarna “putih”, melambangkan kesucian
C. BAGIAN BAWAH
Bagian bawah adalah bagian yang terletak di sebelah bawah lambang kab. bekasi yang dibagi menjadi dua bagian, bagian pertama dilambangkan dengan gambar laut dengan warna gelombang berwarna putih yang melambangkan keadaan sejarah, sedangkan bagian kedua dilambangkan dengan gambar Lajur rangkap berwarna hitam yang terbagi dalam dua bagian dengan gambar Empak umpak berwarna coklat. lambang kedua ini melambangkan keadaan pemerintahan.
a. Keadaan sejarah
Lambang “laut” memberikan makna perjuangan, karena laut selalu bergelombang/bergolak. dalam lambang kabupaten bekasi, terdapat enam buah gelombang laut yang melambangkan enam zaman yang dialami daerah Bekasi.
Gelombang 1: zaman pemerintahan Tarumanegara/Purnawarman(zaman hindu/budha)
Gelombang 2: zaman pemerintahan Negara Pajajaran
Gelombang 3: zaman pemerintahan Jayakarta/Jakarta
Gelombang 4: zaman pemerintahan penjajahan Belanda termasuk masa tanah-tanah partikelir
Gelombang 5: zaman penjajahan pendudukan Jepang
Gelombang 6: masa kemerdekaan.
dalam lambang kabupaten bekasi terdapat garis disekeliling perisai yang berwarna kuning emas, melambangkan sejarah perjuangan rakyat Bekasi yang menggambarkan bahwa perjuangan rakyat Bekasi dalam menentang kolonialisme dan kapitalisme tidak henti-hentinya bersama-sama dengan rakyat daerah-daerah lainnya di Indonesia. Perjuangan rakyat Bekasi yang terkenal gigihnya dalam menentang kolonialisme dan kapitalisme (tuan-tuan tanah) dimulai pada tahun 1914 di bawah naungan organisasi Sarikat Islam (SI) yang masuknya ke daerah Bekasi langsung dibawa oleh Tjokroaminoto.
Kedatangan ajaran SI ke daerah Bekasi disambut dengan baik dan hangat oleh penduduk di daerah ini karena disamping menyebarkan agama islam juga terkenal gigih dalam menentang kolonialisme dan kapitalisme (tuan-tuan tanah) yang terkenal sebagai penindas dan pemeras rakyat. SI yang berpusat di Kranji I dalam waktu singkat telah dapat membentuk cabang-cabang dan ranting-rantingnya di daerah-daerah seperti: Klender, Babelan, Tambun, Jakarta, Cibarusah dan daerah-daerah lainnya.
Pergerakan Serikat Islam (SI) dalam menentang kolonialisme dan kapitalisme (tuan-tuan tanah) dimulai di daerah Setu (Kranji Selatan) dimana waktu itu terjadi penyerbuan oleh pengikut Serikat Islam terhadap mandor Tumpang (dirumahnya) yang terkenal sebagai kaki tangan tuan tanah yang paling setia. Kejadian tersebut diikuti pula oleh daerah-daerah lainnya dengan cara mendatangi kaki tangan tuan-tuan tanah untuk menentang diadakannya pajak yang sangat memberatkan.
Dengan terjadinya peristiwa tersebut, maka pihak pemerintah Belanda berupaya untuk menumpas SI dan pengikut-pengikutnya. Pihak pimpinan SI dan orang-orang yang dianggap mencurigakan ditangkap kemudian diasingkan atau dipenjara. Upaya Belanda yan terus menerus akhirnya pada tahun 1924 kekuatan SI mulai melemah. Walaupun secara formal SI mengalami ketidakberdayaan dalam membantu masyarakat, namun secara diam-diam para pimpinan SI Bekasi terus berjuang di bawah tanah bersama-sama dengan golongan lainnya membantu rakyat dalam menghadapi kelicikan para tuan tanah yang berada di bawah lindungan pemerintah colonial.
b. Keadaan Pemerintahannya
gambar yang terdapat di bagian tengah ini terdiri dari:
Lajur rangkap berwarna “hitam” yang terbagi dalam dua bagian menunjukkan Pemerintahan Daerah terdiri dari Badan Legislatif dan Badan Eksekutif Daerah
Empak umpak berwarna “coklat” di bawah lajur rangkap, melambangkan 4 kewedanaan, tiap-tiap umpak dibagi dalam beberapa kotak (dibatasi dengan garis tebal berwarna kuning-mas), menandakan banyaknya kecamatan-kecamatan di setiap kewedanaan, kemudian tiap-tiap kotak dibagi lagi beberapa kotak kecil (dibatasi dengan garis-garis berwarna putih) menunjukkan banyaknya desa-desa.
uraiannya sebagai berikut :
Lajur 1: Kewedanaan Bekasi
Kotak 1: Kecamatan Bekasi dengan 9 kotak kecil = 9 Desa
Kotak 2: Kecamatan Babelan dengan 6 kotak kecil = 6 Desa
Kotak 3: Kecamatan Cilincing dengan 3 kotak kecil = 3 Desa
Kotak 4: Kecamatan Pondok Gede dengan 7 kotak kecil = 7 Desa
Lajur 2: Kewedanaan Tambun
Kotak 1: Kecamatan Tambun dengan 8 kotak kecil = 8 Desa
Kotak 2: Kecamatan Cibitung dengan 7 kotak kecil = 7 Desa
Kotak 3: Kecamatan Setu dengan 9 kotak kecil = 9 Desa
Lajur 3: Kewedanaan Cikarang
Kotak 1: Kecamatan Cikarang dengan 7 kotak kecil = 7 Desa
Kotak 2: Kecamatan Lemah Abang dengan 8 kotak kecil = 8 Desa
Kotak 3: Kecamatan Cibarusah dengan 11 kotak kecil = 11 Desa
Lajur 4: Kewedanaan Serengseng
Kotak 1: Kecamatan Sukatani dengan 9 kotak kecil = 9 Desa
Kotak 2: Kecamatan Pabayuran dengan 6 kotak kecil = 6 Desa
Kotak 3: Kecamatan Cabangbungin dengan 5 kotak kecil = 5 Desa
Di bagian bawah perisai tertulis sehelai pita berwarna yang melambai pada kedua ujungnya, pada pita yang berwarna kuning-mas itu tertulis dalam bahasa “Kawi” yang berbunyi :
“SWATANTRA WIBAWA MUKTI”
Swatantra :daerah yang mengurus rumah tangga sendiri
Wibawa :artinya Pengaruh
Mukti :artinya Jaya, Makmur
Dengan jiwa menuju pembentukan daerah otonom yang seluas-luasnya untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dasar-dasar filosofi di atas menjadi landasan terbentuknya lambang Kabupaten Bekasi. Lambang ini dipilih oleh Daerah Tingkat II Bekasi setelah diberlakukannya Undang-undang No. 14/1950 serta disusul kemudian olah adanya Undang-undang No. 22/1948 jo Undang-undang No. 1/1957 dan penetapan Presiden no. 6/1959 (disempurnakan) dan penetapan Presiden no. 5/1960.
Ukuran lambang ditentukan dengan ukuran global diambil dari ukuran luas Daerah Tingkat II Bekasi dari ujung yang paling barat hingga ujung paling timur panjangnya ± 43 Km dari ujung utara sampai ujung paling selatan ± 62,5 Km atau berbanding antara 43 : 62,5 atau ± berbanding 15 : 21.
LAMBANG KABUPATEN BEKASI
BERPISAHNYA KABUPATEN DAN KOTA BEKASI
Semula Kabupaten Bekasi secara administratif meliputi 4 wilayah kewedanaan, 13 kecamatan dan 85 desa. Kemudian berdasarkan PP No. 48 tahun 1981, di Kabupaten Bekasi berdiri Kota Administratif Bekasi yang membawahi 4 kecamatan, 18 kelurahan dan 8 desa dengan luas 8.845 Ha. Sampai tahun 1983 kondisi dan potensi Kabupaten Bekasi terdiri dari 148.437 luas wilayah yang terdiri dari 1 wilayah kota administratif, 4 wilayah kewedanaan, 20 kecamatan, 3 kamantren, 219 desa dan 18 kelurahan. Selanjutnya berdasarkan UU No. 9 tahun 1996 tanggal 16 Desember 1966 wilayah kabupaten Bekasi dimekarkan menjadi 2 wilayah yaitu Kota Bekasi dan Kabupaten Bekas
Kabupaten Bekasi meliputi 5 wilayah kewedanaan, 15 kecamatan dan 187 desa, dengan luas wilayah menjadi 127.388 Ha. Secara yuridis telah lahir PP No. 82 tahun 1998 tanggal 28 Desember 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Bekasi ke Kota Cikarang, hal ini dipertegas dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 1999 tanggal 4 April 1999 serta Instruksi Gubernur Jabar No. 5 tahun 1999 tanggal 8 April 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaannya. Maka tanggal 9 Juli 1999 di desa Sukamahi kecamatan Serang Gubernur Jabar atas nama Menteri Dalam Negeri meresmikan pencanangan pemindahan Ibukota Kabupaten Bekasi.
Dalam fungsi Kabupaten Bekasi sebagai daerah pertanian, industri, perumahan, perdagangan, dan jasa, ditetapkam visi Kabupaten Bekasi sebagai berikut "MANUSIA UNGGUL YANG AGAMIS BERBASIS AGRIBISNIS DAN INDUSTRI YANG BERKELANJUTAN", dengan mottonya IMAN.
Lambang Kabupaten Bekasi adalah "SWATANTRA WIBAWA MUKTI" yang berarti "daerah yang rumah tangganya sendiri, pemerintahan yang berwibawa/berpengaruh menuju masyarakat yang subur dan makmur".
SWATANTRA: Rumah tangganya sendiri/mandiri
WIBAWA: Pengaruh
MUKTI: Subur makmur
BERDIRINYA KABUPATEN BEKASI
Pada abad ke-5 M, di wilayah Jabar berdiri kerajaan Tarumanegara dengan Raja bernama Purnawarman dan menurut Prof. Dr. Purbatjaraka istana kerajaan ini terletak di dekat sungai Ciliwung dan sungai Bekasi. Kerajaan Tarumanegara sendiri runtuh sekitar abad ke-7 dan ke-8 akibat serangan Kerajaan Sriwijaya. Namun, keberadaannya sebenarnya masih tetap ada hingga abad ke-10 Masehi(Rohedi, 1975:31). Menjelang keruntuhan Tarumanegara, di Jawa Barat ada 2 kerajaan besar yakni Kerajaan Galuh (abad ke-8) dan Kerajaan Pajajaran (abad ke-14). Diantara kedua kerajaan tersebut, yang memiliki pengaruh cukup besar adalah Kerajaan Pajajaran hingga Bekasi dibawah kekuasaanya.
Pada masa Kerajaan Pajajaran, Bekasi merupakan salah satu daerah sangat penting karena letaknya yang sangat strategis sebagai daerah antara ke pelabuhan Sunda Kelapa.
Kekuasaan Kerajaan Pajajaran semakin surut setelah pelabuhan Sunda Kelapa jatuh ke tangan kalangan muslim dibawah pimpinan Fatahillah, menantu Sultan Demak (Pangeran Trenggana). Kehadiran kesatuan Islam di Sunda Kelama lambat laun telah menggeser kekuasaan Pajajaran.
Namun Sunda Kelapa kemudian diganti menjadi Jayakarta pada tanggal 22 Juni 1527.
Pada bulan April 1619 terjadi pertempuran antara Jayakarta melawan VOC. Akhirnya Jayakarta dapat ditundukkan oleh VOC pada tanggal 31 Mei 1619 dan wilayah kekuasaannya meliputi daerah kekuasaan Jayakarta sebelumnya, termasuk Bekasi.
Setelah VOC berkuasa, Jayakarta berubah menjadi Batavia, kota ini dijadikan basis utama bagai kekuasaan VOC dalam pengaturan ekonomi dan politik Hindia Timur. Tahun 1746 VOC memproklamirkan bahwa daerah pesisir utara pulau Jawa berada dalam kekuasaannya dan menjadi daerah yuridiksi kompeni, berarti semua pimpinan yang ada secara administratif harus mematuhi dan menggunakan hukum kompeni.
Sejarah Bekasi tidaklah dapat dipisahkan dari kolonialisme Belanda, pada saat itu Bekasi merupakan salah satu distrik (kawedanaan) dari Afdeeling/regenschap Meester Cornelis, yaitu Residensi Batavia yang dibagi menjadi tiga onderdistrik yang didalamnya terdapat tuan-tuan tanah dan dibagi lagi dalam kesatuan administrasi terkecil yang disebut kampung. Akibat diterapkannya system penguasaantanah secara partikelir, maka pada tahun 1869 terjadi pemberontakan petani Bekasi di Tambun. Pada tanggal 6 September berdiri Sarekat Islam Cabang Bekasi yang tujuannya ingin menyusun kekuatan untuk melawan tuan tanah.
Setelah pemerintahan Hindia Belanda takluk kepada Jepang, kemudian Jepang mengambil alih seluruh administratif pemerintahan dan keamanan sampai ke tingkat kampung. Sejak awal pemerintahan, semua partai politik dibubarkan sampai akhirnya terbentuk Poetera (Poesat Tenaga Rakyat) dan pada tanggal 8 Januari 1944 didirikan organisasi yang lebih luas yaitu Jawa Hokokai (Kebangkitan Jawa).
Saat Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, kota-kota disekitar Jakarta seperti Tangerang, Bogor, dan Bekasi menyambutnya dengan semangat dan penuh suka cita, bahkan sempat menimbulkan kekerasan dengan cara melucuti persenjataan setiap tentara Jepang yang tertangkap dan tidak sedikit yang terbunuh.
Sejak itu di Bekasi muncul beberapa pergerakan masyarakat yang tujuaanya untuk melawan pendudukan Jepang yang kejam dan menyengsarakan rakyat. Pada tanggal 19 Oktober 1945 terjadi insiden Kali Bekasi dan tanggal 23 November 1945 dimulainya peristiwa Bekasi lautan api yaitu terjadi pertempuran antara masyarakat Bekasi dengan tentara sekutu.
Situasi tahun 1949 masih diwarnai pertempuran dan diplomatis, Bekasi masih merupakan kawedanaan, bagian dari Kabupaten Jatinegara. Kemudian awal tahun 1950 para tokoh masyarakat Bekasi membentuk Panitia Amanat Rakyat Bekasi, dan pada tanggal 17 Januari 1950 Panitia Amanat Rakyat mengadakan rapat raksasa dengan semua rakyat Bekasi. Dalam rakyat itu selain adanya beberapa tuntutan, rakyat Bekasi meminta kepada pemerintah agar Kabupaten Jatinegara diganti menjadi Kabupaten Bekasi. Setelah tiga kali pembicaraan antara bulan Februari sampai Juni 1950 akhirnya Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri RIS menyetujui pembentukan Kabupaten Bekasi.
Penggantian nama Kabupaten Jatinegara menjadi Kabupaten Bekasi tertuang dalam UU No. 14 tanggal 8 Agustus Tahun 1950 tentang pembentukan kabupaten di Jabar serta memperhatikan PP No. 32 tanggal 14 Agustus 1950 tentang penetapan mulai berlakunya UU No. 12, 13, 14, dan 15 tahun 1950, dan realisasinya baru dilaksanakan tanggal 15 Agustus 1950 yang kemudian diakui sebagai lahirnya Kabupaten Bekasi/Hari Jadi Kabupaten Bekasi dengan Bupati pertama adalah R. Suhanda Umar, SH.
